Pemkot Yogya Taati Larangan Penerimaan Parsel dan Pemakaian Mobdin untuk Mudik

oleh

Uri.co.id – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI mengimbau kepada para pejabat pemerintah daerah (Pemda) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak menerima fasilitas berupa parsel dan pemakaian mobil dinas (mobdin) pada hari raya keagamaan.

Imbauan tersebut tertuang dalam Surat Edaran bernomor 003.2/3975/SJ dan 003.2/3976/S yang ditujukan kepada Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi, serta Bupati/Walikota dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota.

ASN juga diminta untuk menolak pemberian berbentuk uang, fasilitas dan pemberian lain yang berhubungan dengan jabatan serta berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Menanggapi imbauan tersebut, Walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk menaati aturan tersebut dan kepada seluruh ASN di lingkup Kota Yogyakarta memang kerap disampaikan jelang perayaan hari raya keagamaan.

Menurutnya, semua ASN tidak terkecuali mesti taat dan tidak melanggar aturan yang disampaikan.

“Ini kan sudah rutin disampaikan. Pemkot juga melarang, ditepati saja dari waktu ke waktu. Mesti ditaati terus menerus,” kata Haryadi saat dihubungi Uri.co.id, Sabtu (25/4/2019).

Haryadi juga mengingatkan, bagi ASN yang menerima pemberian dalam bentuk apapun juga diingatkan untuk melaporkan ke pihak terkait guna ditindaklanjuti.

“Dari inspektorat kan juga sudah ada aturannya, kalau terima ya lapor saja,” imbuhnya.

Pemkot juga dengan tegas melarang ASN untuk tidak menggunakan mobdin dan mobil jabatan untuk keperluan mudik.

“Tetap nggak boleh dengan alasan apapun. ASN kan juga sudah bisa membedakan sekarang. Jadi tetap kita larang,” jelasnya.

Sementara itu, instansi lain Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Kota Yogyakarta juga mengimbau hal serupa kepada para pegawai.

Pada Kamis (23/4/2019) lalu, instansi tersebut mendeklarasikan untuk menolak segala macam bentuk pemberian dan pemakaian fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi.

“Kita juga mendapat imbauan dari Kanwil Kemenag DIY yang berisi tujuh poin. Di dalamnya memuat larangan untuk tidak menerima pemberian dan memakai fasilitas kantor,” kata Kasubbag TU Kankemenag Kota Yogyakarta, Mukotip.

Disinggung mengenai sanksi yang diberikan jika ada pegawai yang kedapatan melanggar, Mukotip menerangkan hal itu akan sulit terjadi.

Pasalnya, setiap pengiriman parsel atau fasilitas apapun pihaknya memberlakukan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), sehingga kecil kemungkinan ada celah untuk melanggar.

“Kami juga melarang seandainya ada yang mengirim ke rumah. Kalau ada yg melanggar pasti kami tindak tegas baik berupa teguran keras lisan maupun tertulis, dan barang wajib di kembalikan kepada yang mengirim,” pungkasnya. (*) ()

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!